info kegiatan detail

FISIP Universitas Malikussaleh
  • Info
  • Info Kegiatan
staff

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia tengah diuji. Demokrasi yang dipilih menjadi sistem negara justru dinilai telah kebablasan. Bahkan, demokrasi yang diharapkan mampu membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat tak kunjung datang. Kesenjangan sosial meninggi.

Wakil Presiden Direktur Metro TV, Suryopratomo, mengamini, demokrasi yang diterapkan saat ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan awal.

"17 tahu lalu kita sepakat untuk masuk ke sebuah sistem yang baru.  Tapi sangat disayangkan, demokrasi ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan.  Media contohnya. Kita lebih banyak mengurus tuntutan ketimbang memperbaiki isi," ujar Suryopratomo dalam acara Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Media Group, Jalan Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (22/12/2016).

Diskusi yang digelar Media Group dengan tema "Konsolidasi Demokrasi Indonesia" juga dihadiri Kepala Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI Agus Widjojo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Guru Besar Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Guru Besar Antropologi UGM Paschalis Maria Laksono, dan Direktur CSIS Philips J. Vermonte.

Tampak pula Rohaniawan Franz Magnis Suseno, Dosen FISIP UI Makmur Keliat, peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti, pengamat politik Yudi Latif, Budayawan Radhar Panca Dahana, politikus NasDem Willy Aditya, Ketua Moderat Muslim Society Zuhairi Misrawi, Antropolog Universitas Malikussasleh, Lhokseumawe Teuku Kemal Fasya, pengamat ekonomi Telisa Aulia Falianty, dan Direktur Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo.

Yudi Latif menjelaskan demokrasi mengandaikan adanya dua proses. Pertama, demokrasi bisa dikonsolidasikan bila intitusi demokrasi semakin memperkuat demokrasi nasional. Kedua, demokrasi mengalami perluasan, yakni semakin mengarah pada kesejahteraan sosial bukan pada kesenjangan sosial.

"Demokrasi bisa berjalan kalau ada kesejahteraan dan keadilan sosial. Kalau kita lihat demokrasi sekarang tidak mengarah pada kesejahteraan nasional," kata Yudi.

Sementara kata dia, lembaga yang mewakili rakyat justru tercerabut dari akarnya. Tak jarang undang-undang terkait kemaslahatan rakyat justru lamban diselesaikan. "Apa yang terjadi mayoritas wakil rakyat berasal dari kalangan borjuis, dikuasai orang-orang berduit," kata dia.

Ia menambahkan, "Dalam policy making, misalnya RUU apa yang dibahas untuk kemaslahatan umat atau RUU yang menguntungkan sekelompok orang yang punya kepentingan? Kalau kita lihat prolegnas RUU yang berkaitan dengan kemaslahatan umum lamban sekali dieksekusi, tapi kalau soal penanaman modal asing, energi, modal dan lain-lain cepat dieksekusi."

 

Sumber asli dapat diakses di : http://news.metrotvnews.com/politik/lKYmv9xK-demokrasi-indonesia-tak-kunjung-menyejahterakan