info kegiatan detail

FISIP Universitas Malikussaleh
  • Info
  • Info Kegiatan
staff

Banda Aceh -- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh, Dr Muklir SH MAP, mengingatkan para kandidat kepala dan wakil kepala daerah di provinsi ini untuk tidak melakukan money politics (politik uang) untuk mendapatkan dukungan konstituen. Jika terbukti bermain uang, maka Bawaslu bisa mendiskualifikasi (menggugurkan) pencalonannya.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Aceh, Dr Muklir kepada Serambi, Minggu (4/9) malam, mengingat masa pendaftaran bakal calon kepala dan wakil kepala daerah ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) sudah semakin dekat.

“Para calon kepala daerah perlu kami ingatkan untuk tidak menggunakan taktik politik uang sebagai cara memenangkan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu kini diberikan kewenangan mendiskualifikasi peserta pemilihan kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Pilkada tersebut, lanjut Muklir, ada kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi calon yang sudah ditetapkan KPU/KIP untuk maju di pilkada atau calon terpilih yang belum dilantik.

Menurut undang-undang tersebut, sebut Muklir, diskualifikasi dilakukan jika calon yang bersangkutan terbukti secara hukum melakukan politik uang secara terstruktur, masif, dan sistematis. “Hal itu tercantum pada revisi Undang-Undang Pilkada, tepatnya Pasal 22b,” tegas Dosen Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara ini.

Ia tambahkan bahwa cost politic dan money politics itu berbeda. “Cost politic itu rapi, terdokumen, dan mampu dipertanggungjawabkan. Tetapi, politik uang itu sebaliknya dan modelnya seperti serangan fajar,” ujar Muklir.

Yang namanya politik uang, kata Muklir, bukan susah untuk diungkap, melainkan yang menjadi kendala selama ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak mau menerima uang dari pasangan calon yang ‘memancing dukungan’ dengan uang.

Untuk itu, yang harus didorong, menurutnya, adalah mengimbau masyarakat untuk menolak menerima politik uang, karena dengan kesadaran masyarakat menolaknya, maka politik uang bisa dihindari.

Muklir juga mengingatkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sudah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2014 yang intinya mengharamkan politik uang.

“Ulama juga meminta kepada partai politik untuk memberikan pendidikan politik dalam rangka pencerdasan kepada masyarakat agar politik uang itu benar-benar terhindarkan dalam pesta demokrasi yang berlangsung di Aceh, daerah yang bersyariat Islam,” ujarnya. (dik)

 

Sumber asli dapat diakses di : http://aceh.tribunnews.com/2016/09/05/calon-kepala-daerah-bisa-digugurkan-jika-main-uang