info kegiatan detail

FISIP Universitas Malikussaleh
  • Info
  • Info Kegiatan
staff

Banda Aceh - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh menyatakan, ada empat potensi konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Tahun 2017. Yakni, aspek penyelenggaraan, kontestasi, partisipasi pemilih, dan keamanan daerah.

“Potensi kerawanan ini perlu kita kenali bersama dan kita carikan antisipasinya secara jitu agar Pilkada Aceh berlangsung aman, damai, dan hasilnya dapat diterima semua pihak,” kata Ketua Bawaslu Aceh, Dr Muklir SH MAP, kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (29/8) pagi.

Muklir baru saja menerima surat Bawaslu RI tentang penetapan dirinya sebagai Ketua Bawaslu Aceh, menggantikan ketua sebelumnya yang dijabat Dra Zuraida Alwy MPd.

Muklir mengingatkan, ada 101 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Terdiri atas tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Tapi di antara tujuh provinsi itu, Acehlah yang paling banyak daerahnya yang melaksanakan pilkada serentak tahun depan.

“Oleh karenanya, bukan saja akan banyak pihak yang berminat mengamati jalannya pilkada di provinsi ini, tapi juga potensi konflik pilkadanya pun berpeluang lebih banyak dan beragam dibanding di provinsi lain,” kata Muklir.

Oleh karena itu, ia berharap kepada semua pihak agar sama-sama mewujudkan pelaksanaan pilkada serentak di Aceh dapat berjalan dengan bersih dan demokratis serta bermartabat.

Per definisi, kerawanan pilkada, menurutnya, adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pilkada yang demokratis. Adapun pengukuran indeks kerawanan pilkada (IKP) terdiri atas empat dimensi, sepuluh variabel, dan 31 indikator. Empat dimensi yang diukur dalam IKP, menurutnya, adalah penyelenggaraan, kontestasi, partisipasi pemilih, dan keamanan daerah.

Dalam aspek penyelenggaraan, ulasnya, pilkada jadi rawan apabila penyelenggara tak cukup berintegritas. Misalnya, penyelenggara (komisi independen pemilihan/KIP) tidak netral atau menyalahgunakan wewenang.

Ia ingatkan bahwa kekerasan terhadap penyelenggara juga sangat mungkin terjadi. Misalnya, perusakan terhadap fasilitas KIP, kekerasan fisik, dan intimidasi terhadap komisioner KIP.

Adapun karawanan dalam aspek kontestasi, antara lain, bisa berupa pencalonan (dukungan ganda untuk calon independen, identifikasi petahana yang mencalonkan diri, dan identifikasi sengketa pencalonan).

Bahkan tahapan kampanye pun sangat berpeluang memicu kerawanan jika tak dikelola dengan baik. Makanya, kata Muklir, harus diatur substansi materi kampanye, pelaporan praktik politik uang, dan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.

Dari aspek kontestan pun, ulas Muklir, konflik bisa terpicu. Misalnya, konflik antarpeserta pemilu, tim sukses, dan pendukungnya. Bisa juga terpicu oleh kekerabatan politik calon (hubungan keluarga calon dengan penyelenggara), serta pelibatan aparatur sipil negara (ASN).

Terkait aspek partisipasi pemilih, Muklir mengingatkan tentang hak pilih (pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya pada pemilu sebelumnya dan laporan mengenai tidak tercatatnya pemilih dalam daftar pemilih). Juga penting dicermati partisipasi kelompok disabilitas dalam pilkada serta kekerasan terhadap pemilih. “Ini juga rawan,” tambahnya.

Aspek keamanan daerah, menurut Muklir, ini juga sangat penting dipetakan. Terutama dalam melihat potensi kekerasan dalam pilkada sebelumnya. Apalagi di beberapa daerah, ketika pelaksanaan pilpres dan pileg tidak terjadi kekerasan yang berkaitan dengan pemilu, tapi ketika pilkada digelar malah terjadi kekerasan.

“Jadi, memetakan daerah yang mempunyai riwayat kekerasan dalam pilkada menjadi penting sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi hal itu terjadi lagi,” kata Ketua Bawaslu Aceh.

Tujuan deteksi dini titik rawan Pilkada Aceh ini, menurut Muklir, sangatlah penting. Antara lain sebagai alat untuk melakukan pemetaan, pengukuran, prediksi, dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang didentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses Pilkada 2017. (dik)

 

Sumber asli dapat diakses di : http://aceh.tribunnews.com/2016/08/30/bawaslu-ada-4-potensi-kerawanan-pilkada-aceh