info kegiatan detail

FISIP Universitas Malikussaleh
  • Info
  • Info Kegiatan
Post : 08 Juni 2016
staff

Lhokseumawe – Aceh dilaporkan masih tertinggal di berbagai sektor dibandingkan provinsi yang tidak memiliki otonomi khusus. Anehnya, sebagian besar masyarakat kampus atau kaum intelektual terkesan memilih diam atau “mencari posisi aman” daripada mengkritisi tatakelola Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota.

Sejumlah akademisi ditarik menjadi tim asistensi atau staf ahli gubernur/bupati/wali kota. Selama ini, hanya beberapa akademisi yang berani tampil berbicara kritis ataupun menulis opini melalui media massa. Ada apa dengan para akademisi lainnya?

Sosiolog Unimal, Dr. Nirzalin, M.Si, mengatakan, di Aceh kaum akademisi mengalami posisi yang dilematis. Karena satu sisi, kata dia, objektivitas politik menunjukkan bahwa orang-orang yang menduduki posisi kepala daerah umumnya bukan figur-figur yang ideal secara konseptual teoritis.

“Tapi menentang itu juga tidak menjadi berguna dalam situasi kita yang mepet dengan waktu ini. Mepet karena Undang-Undang Otonomi Khusus kita tidak memberi kewenangan bagi Aceh dalam memiliki keuangan sebesar ini selamanya, tapi dibatasi waktu,” ujar Nirzalin menjawab portalsatu.com, 4 Juni 2016.

Menurut Nirzalin, pilihan para akademisi adalah yang bisa masuk menjadi asistensi kepala daerah kemudian mencoba mentransformasikan ilmunya. “Tapi apa yang kita lihat hari ini sebetulnya tidak signifikan bisa mempengaruhi keadaan. Karena akademisi itu hanya dalam konteks memberi pandangan-pandangan sebagai ahli, sementara eksekusinya tetap berada di pemerintahan, dan komandonya adalah gubernur, bupati atau wali kota,” katanya.

Sementara bagi akademisi yang tidak terserap menjadi asistensi, kata Nirzalin, mereka sebetulnya mentransformasikan masyarakat melalui mahasiswa dan dalam konteks pengabdian-pengabdian yang mereka buat di tengah masyarakat. “Karena satu-satunya harapan untuk mengubah keadaan ini adalah masyarakat yang kemudian menjadi terbuka, sehingga dapat memilih dengan baik pemimpinnya,” ujar Nirzalin.

Akan tetapi, kata Nirzalin, hal itu memang butuh waktu. Sebab, sesuatu yang sudah membudaya, ikatan politik yang telah terajut secara emosional, untuk membongkar itu butuh waktu. “Dan itu saya rasa kalau menurut pengalaman negara-negara demokrasi di dunia, butuh sampai dua-tiga kali periode politik”.

“Kalau untuk Aceh itu sebetulnya, upaya-upaya para akademisi ini mulai terasa di pemilu yang kedua (pascadamai). Bagaimana misalnya masyarakat mulai kritis ketika menentukan pilihan politiknya, dan itu terlihat dari semakin teratomisasi para pemilih politik dalam memberi suaranya, tidak seperti pada pemilu-pemilu yang lalu,” kata Nirzalin.

Nirzalin melanjutkan, kalau misalnya transformasi politik pada masyarakat ini berhasil, karena para akademisi itu menjadikan mahasiswa sebagai agen dan juga mereka sendiri turun ke masyarakat berjalan efektif. “Setelah pemilu 2017 inilah kita akan melihat hasil yang kira-kira akan jauh lebih optimum, itu artinya di pemilu 2022. Jadi, masih lama sekali. Di pemilu 2022, pemilih kita itu sudah jauh berubah seharusnya, kalau misalnya transformasi ini optimum,” ujarnya.

Ia mencontohkan, di Fisip Unimal mulai dibuat banyak program yang akan digelar di tengah masyarakat. Selain itu, mahasiswa semakin dipertajam kemampuan analisis, berpengetahuan tentang demokrasi, dan mereka menjadi agen di tengah masyarakat. “Di 2022, kita akan mendapati perilaku pemilih yang berbeda sama sekali dengan periode 2006 yang lalu,” kata Nirzalin.[] (idg)  

 

Sumber asli dapat diakses di : http://portalsatu.com/berita/mengapa-kaum-intelektual-aceh-memilih-diam-12774