info kegiatan detail

FISIP Universitas Malikussaleh
  • Info
  • Info Kegiatan
Post : 24 Mei 2013
staff

Lhokseumawe – Yayasan Permata Atjeh Peduli (YPAP) bersama Pusat Studi Ekonomi Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh menggelar Diskusi Publik dalam Bedah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV/2004 pada Kamis pagi, 23 Mei 2013 di Aula FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Peserta diskusi membludak mencapai 250 peserta dari berbagai kalangan.

Diskusi publik bedah peraturan menteri diawali dengan presentasi dari Yayasan Permata Atjeh Peduli oleh Chadir mengambarkan jejak rekam HIV AIDS di bawah langit Serambi Mekkah mulai dari 2004 s/d 2012 dan inti dari gambar kasus HIV di Aceh sudah merambah keberbagai kalangan, remaja sekolah, mahasiswa, swastawan, pejabat, buruh dan profesi lainnya.

Kemudian panelis kedua dari akademisi Unimal Dr. M. Nazaruddin menelaah KEPMEN Nomor : KEP.68/MEN/IV/2004, dari kajiannya mengatakan bahwa kepmen ini di adop dari luar ILO (International Labour Organization) diperuntukan dari Kepmen ini untuk mengurangi stigma diskriminasi terhadap odha dan melindungi calon pekerja dari diskriminasi perusahaan. Dan juga bagusnya kepmen ini perusahaan wajib memberikan edukasi HIV AIDS kepada pekerja, ini bagian dari benefit selain upah yang diterima buruh dari perusahaan.

Panelis dari perwakilan serikat buruh Lhokseumase Laila Azmi, mengatakan sepengetahuannya berdasarkan investigasi yang mereka lakukan di perusahaan-perusahaan vital di Lhokseumawe dan Aceh Utara, isi dari kepmen ini belum dijalankan oleh perusahaan.

Kemudian di sesi terakhir dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Bapak Rusdi Ma’ruf mengatakan sesuatu yang mengejutkan peserta diskusi. Beliau mengatakan hari ini kita membedah peraturan yang usang, yaitu KEPMEN 9 tahun yang lalu, tetapi tidak apa karena KEPMEN ini masih berlaku. Setelah beliau menjelaskan isi detail dari Kepmen ini, beliau mengatakan pada dasarnya ini “Kepmen Macan Ompong”, Kenapa? Karena di Kepmen ini tidak ada sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan kepmen, jadi Disnaker Lhoksemawe hanya bisa mengimbau, membina perusahaan-perusahaan supaya menjalankan kepmen.

Di akhir dari pemaparan keempat panelis, moderator meminta komentar dari dua perusahaan yang hadir pada diskusi ini. Mereka yang hadir dari PIM dan PT.Arun dari kedua perwakilan perusahaan besar ini mengaku memang mereka baru tahu bahwa kepmen ini ada walau sudah 9 tahun yang lalu diputuskan, dan kedua perusahaan ini belum menerapkan secara penuh dan konsekuen terhadap isi dari kepmen nomor; KEP.68/MEN/IV/2004, "tetapi memang belum ada kasus yang mengarah diskriminasi kepada buruh ditempat kami", jelasnya, seperti yang terjadi di Meulaboh Aceh Barat. Mereka mengakui tidak mewajibkan Screning HIV kepada calon pekerja dan buruh mereka "dan untuk edukasi HIV kepada pekerja memang belum kami laksanakan", pungkasnya.

Peserta terus mendesak dengan berbagai pertanyaan kepada Disnaker Lhokseumawe bapak Rusdi Ma’ruf, yang intinya apa yang akan dilakukan kedepan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Disnaker di wilayah Lhoksemawe dan Aceh Utara terhadap permasalahan ini. Beliau menegaskan lagi tugas disnaker bahwa banyak hal penting lainnya harus difokuskan terutama masalah pengangguran, PHK, upah buruh minimal dan lain-lain, "terhadap permasalahan ini kami (disnaker) hanya bisa membina, menyampaikan, mengimbau perusahaan supaya menerapkan apa yang diputuskan kepmen, jadi kami tidak bisa mencabut izin perusahaan apabila mereka tidak mengindah kepmen ini, memang seperti ini kan isi Kepmen nya, memang ompong katanya".

Fadhli Djailani Outreach Coordinator YPAP sangat mengapresisasikan perusahaan-perusahaan yang telah bersedia hadir dan berbagi pengalaman, penggalian informasi situasi di perusahaan mereka, "terimakasih kepada PT. PIM dan PT Arun yang telah kooperatif mengirimkan perwakilannya di diskusi publik bedah KEPMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ketidakhadiran perusahaan-perusahaan lain yang diundang merupakan kendala mereka dalam menjalan kepmen. Jadi intinya dalam bedah kepmen KEP.68/MEN/IV/2004, disini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi dimaksudkan untuk pengetahuan kita bersama bahwa seperti inilah situasi kita sekarang ini dan masing-masing pihak akan introspeksi untuk perbaikan kedepan apa yang seharusnya menjadi kewajiban masing-masing".

 

Sumber asli dapat diakses di : http://permata-atjehpeduli.org/disnaker-lhokseumawe-keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep-68meniv2004-kepmen-macan-ompong/